/* CURSOR CCS GENERATOR - BLOGTUTORIALS-01.BLOGSPOT.COM */ body { cursor:url("http://myspace-html-layout.com/cursors/black_skull.cur"),default;}

Rabu, 02 November 2016

 
Terkait pernyataan Ketua PHRI (pengusaha hotel dan Restauran) Kota Bekasi,Yan Rasyad; yang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menertibkan apartemen-apartemen yang menyalahi operasionalnya, langsung ditanggapi Komisi C DPRD Kota Bekasi.

“Ya, kami juga sudah banyak mendengar tentang apartemen-apartemen yang disewakan layaknya hotel, namun mereka itu karena dioperasionalkan secara pribadi jadi tidak kena pajak. Makanya kami akan...

Jumat, 28 Oktober 2016




Pemaparan Kepala Dinas Perhubungun (Kadishub) Kota Bekasi, Yayan Yuliana dihadapan Komisi A dan B, justru dinilai anggota dewan semakin membuka alasan terselubung mendatangkan bajaj di Kota Bekasi.

“Jadi pemaparan Kadishub itu justru semakin kelihatan belangnya, bahwa dioperasionalkannya bajaj di Kota Bekasi karena praktik bisnis semata. Karena rasionalitas soal undang-undang, dan bisa merekrut tenaga kerja, sangat tidak rasional,”ujar Sekretaris Komisi A, Solihin, usai pertemuan dengan Kadishub dan Organda Kota Bekasi. Jumat (28/10/2016).

Selasa, 07 Juni 2016

BEBERAPA DAERAH di Jawa Barat yang mendapat predikat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar. Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait audit APBD 2015, memang tidak seheboh Kota Bekasi. Selaian aparatur harus cukur rambut gundul plontos lebih 5.000 orang, predikat ini merupakan penantian panjang selama 19 tahun, menebus kesalahan tahun 2009 menyuap BPK agar mendapat predikat tersebut. Kasus itu membuat 2 orang petinggi BPK Jabar jadi tumbal dan 5 orang petinggi Pemkot Bekasi jadi pesakitan.
Di media lokal juga menanggapi beragam yang mengapresiasi dan sebagian malah beropini sumbang tanpa sumber informasi yang berkopeten. Padahal media harus menguji kebenaran informasi yang diperolehnya bukan menyudutkan dengan opini sepihak. Akibatnya pembaca sebagai konsumen media akan kehilangan kepercayaan dan menganggap media tersebut hanya menebarkan kebohongan dan memanipulasi kebenaran.
Di media sosial malah lebih serem adanya khabar Pemkot Bekasi mendapatkan WTP dianggap Hoax gara-gara dari sumber media yang tidak jelas dan mendahului prediksi awal dengan membangun sikap pesimis. Padahal media harus memberikan edukasi masyarakat supaya berpikir obyektif dan kritis merespon informasi, dan tidak serta merta menghujat dan berfikir negatif. Maka diperlukan membangun sikap kritis dengan sumber yang berimbang sehingga menyajikan karya jurnalistik yang febomenal, profesional, mendidik dan beretika-bermartabat. 
Pekerja pers atau jurnalis dalam kerja jurnalistik harus menerapkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan 9 Elemen Jurnalistik seperti di Bill Kovach dan Tom Resenstiel selalu melakukan uji informasi dan atau verifikasi kebenaran. Begitu juga dalam menelaah setiap permasalahan yang muncul, tidak sekedar menyajikan informasi saja namun juga mencari rujukan perundang-undangan, aturan, etika dan menghindari unsur SARA, mengedepan solusi yang berimbang tidak boleh menghakimi serta menghindari privasi personal.
Dalam Pasal 2 juga dijelaskan, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 4 berbunyi: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Wartawan harus menggunakan cara yang professional dalam menjalankan tugasnya. Menyebarkan berita yang faktual dan dengan menggunakan narasumber yang jelas.
Berita bohong yang dipublikasikannya merupakan kebohongan. Tentu ini merugikan konsumen media. Pembaca mengkonsumsi media untuk memperoleh kebenaran, bukan kebohongan. Kredibilitas media harian, media online dan lain-lain tempat wartawan tersebut bekerja juga sudah tentu menjadi diragukan.
Hal diatas perlu diresapi untuk saling mawas diri dan intropeksi ke dalam baik aparatur Pemkot Bekasi maupun pekerja media itu sendiri. Sebab media bagian dari memenuhi kebutuhan informasi pembacanya dengan mengedepankan berita obyektif, berimbang dan memberikan edukasi yang cerdas.  
Setelah ditunggu-tunggu Senin 6 Juni 2016 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, secara resmi menyampaikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015. Sebanyak 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015.
Prestasi membanggakan selain diraih lima daerah yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yakni Depok, Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan daerah yang baru pertamakali mendapat WTP yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Bekasi.
Dari 8 Pemda Kota/Kabupaten dari total 12 Pemda se-Jabar terdapat 4 Pemda yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Cirebon.
Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP), tahun 2015 merupakan tahun pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, tapi juga bukan jaminan tidak adanya fraud yang temui atau timbulnya fraud dikemudian hari.
Untuk kali pertama Kota Bekasi memperoleh opini WTP  dari BPK Jabar. Terdapat beberapa kriteria yang menjadikan Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang memperoleh predikat WTP untuk kali pertama. Tahun ini daerah yang baru pertama mendapat WTP sebelumnya mendapat pengecualian. Tapi saat ini berhasil memperbaiki catatan di bawah batas toleransi, tapi tidak berarti clear 100 persen.
Walikota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan, daerahnya berhasil memperoleh predikat WTP berkat fokus kerja terutama pada permasalahan asset yang beberapa tahun belakangan mengganjal Kota Bekasi untuk mendapatkan predikat WTP dan pelayanan publik yang berimbas pada terpenuhinya kebutuhan publik dan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat.
”19 tahun usia Kota Bekasi dan akhirnya kita mampu meraih opini Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang bermartabat,” jelasnya. Sejak dulu adalah permasalahan asset. Namun di tahun ini pihaknya berhasil mengebut dan melakukan perbaikan sehinggga beberapa permasalahan tersebut sudah bisa terselesaikan.
Terlepas dari itu semua, dalam menanggapi sesuatu perlu pemikiran yang cernih, menghargai  perbedaan, bukan karena afiliasi pilihan politik, berani asal beda walaupun salah, nyeleneh asal heboh dan minta diperhatikan. Yang baik harus tetap secara fair kita berikan apresiasi dan yang masih kurang maksimal dikritisi secara cerdas dan beradab agar ada perbaikan.
Semua itu harus dilakukan karena yang diutungkan tetap warga masyarakat bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Agar pelayanan makin lebih baik dan maksimal. SEMOGA 

Rabu, 27 April 2016




Kompasiana
KAWASAN Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) hampir setiap tahun terancam banjir kiriman dari Bogor. Warga yang kadung pasrah tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dengan penuh harap mereka menolak untuk direlokasi. Dengan memelas iba mereka meminta solusi, bukan relokasi. Pemkot Bekasi berencana menyulap kawasan Perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasih, menjadi lahan resapan seperti danau atau sarana rekreasi air. Namun, rencana tersebut langsung ditentang warga. Meski sering menjadi bulan-bulanan banjir dan mau pindah nilai jual rumah sangat murah, warga mengaku sudah pasrah. 

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/gusdiditbekasi/jadi-neraka-banjir-tahunan-pgp-bekasi-apa-harus-direlokasi_57200a59b0927343048b4570

Kamis, 31 Maret 2016

RAPAT PARIPURNA

Diinformasikan :
Hari/tgl : Kamis,31 Maret 2016
Jam : 10.00 wib
Temp : Gd Paripurna DPRD Kota Bekasi
Agenda :
1.Pembukaan
2.Pembacaan Rancangan Kep.DPRD ttg Perubahan Program Pembentukan Legislasi Daerah Th.2016
3.Pembacaan Rancangan Kep.DPRD ttg Pembentukan :
- Pansus 09 ttg RAPERDA Pengawasan & Pengendalian Pembangunan serta Revisi Tatib DPRD Kota Bekasi
- Pansus 10 ttg RAPERDA Perijinan Cluster
- Pansus 11 ttg RAPERDA Pembinaan & Pengembangan UMKM
- Pansus 12 ttg RAPERDA Perubahan Perda No.15 Thn.2011 ttg Pengolahan Sampah
- Pansus 13 ttg RAPERDA Pasar Swasta & Lingkungan Wilayah Kota Bekasi
- Pansus 14 ttg RAPERDA Retribusi Parkir Berlangganan
- Pansus 15 ttg RAPERDA Lembaga Independen Kompetensi Calon Kepala Sekolah
- Pansus 16 ttg RAPERDA Pengawasan Kwalitas Air Minum
- Pansus 17 ttg Usulan Tahun Jamak
4.Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Penugasan BANLEG DPRD Kota Bekasi tentang RAPERDA Ketentuan Umum Pajak Daerah
5.Penandatanganan Keputusan DPRD
6.Pembacaan Do'a
7.Penutup
Catatan : Pakaian PSH
Demikian
Ketua DPRD Kota Bekasi
H.TUMAI,SE

Selasa, 08 Maret 2016




Dalam keseharian Sekretariat DPRD melaksanakan tuga.

https://www.youtube.com/watch?v=E78sWcC4xdo&feature=youtu.be